October 31, 2020

PKS SULTRA

BERKHIDMAT UNTUK RAKYAT

Rapat Baleg DPR, PKS Tolak RUU Cipta Kerja karena Cacat Substansi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang Undangan Cipta kerja (Omnibus Law). Penolakan itu disampaikan pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sabtu malam (3/10/2020) di Jakarta.

Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.

logo

Cek Fakta
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Foto
Tekno
Video
Hot
Disabilitas
Global
Otomotif
On Off
Pilkada
Surabaya
Regional
Lifestyle
Health
Citizen6

HEADLINE HARI INI180 JUTA WARGA INDONESIA JADI TARGET VAKSIN COVID-19, PENGATURANNYA?

Rapat Baleg DPR, PKS Tolak RUU Cipta Kerja karena Cacat Substansi

Oleh Liputan6.com pada 04 Okt 2020, 00:00 WIBBaleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja PerbesarKetua Baleg DPR Supratman Andi Agtas berbincang saat rapat kerja dengan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2020). Raker membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang Undangan Cipta kerja (Omnibus Law). Penolakan itu disampaikan pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sabtu malam (3/10/2020) di Jakarta.

BACA JUGA :Viral Foto Mirip Kedatangan Tentara Asing di Bandara Soetta, Ini Kata Polisi

Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama,” paparnya, Sabtu (3/10/2020).

Anggota Komisi X DPR RI ini, memaparkan beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI. Pertama, PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.