October 31, 2020

PKS SULTRA

BERKHIDMAT UNTUK RAKYAT

Ini Alasan PD-PKS Tolak RUU Ciptaker Dibawa ke Paripurna, Termasuk Pandemi

Jakarta – 

Badan legislasi (BalegDPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah setuju untuk membawa RUU Cipta Kerja ke rapat paripurna. Meski disetujui, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahter (PKS) memutuskan untuk menolak RUU Ciptaker tersebut.

Rapat bersama ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, di gedung DPR, Senayan, Sabtu (3/10/2020) tengah malam. Rapat yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB tadi dihadiri langsung oleh seluruh fraksi DPR RI, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta perwakilan DPD RI.

Usai memberikan pandangan mulai dari fraksi partai hingga pemerintah, pimpinan rapat, pun bertanya terkait RUU Cipta Kerja apakah disetujui atau tidak dibawa ke rapurna.

Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah rancangan Undang-Undang tentangan Cipta Kerja bisa kita setujui untuk diteruskan pengamiblkan keputusannya di tingkat selanjutnya?” tanya Supratman.

“Setuju,” jawab hampir seluruh peserta rapat sembari bertepuk tangan.

Meski begitu, ada 2 fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke Paripurna. Dua fraksi itu yakni Demokrat dan PKS.

“Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan,” kata Anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, saat rapat.

“Ini penting, agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Clptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya,” sambungnya.

Hinca pun menjelaskan sejumlah alasan Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Awalnya Hinca berbicara terkait urgensi Indonesia saat ini yakni menangani krisisi pandemi. Menurutnya seharusnya pemerintah berfokus pada pemutusan rantai COVID-19 dan memulihkan ekonomi rakyat terlebih dahulu ketimbang RUU Cipta Kerja yang tidak memiliki urgensi saat ini.

“RUU Ciptaker tidak memliki urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kami sampaikan di masa awal pandemi, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran COVID-19, serta memulihkan ekonomi rakyat,” ucap Hinca.

Lebih lanjut, Hinca memaparkan berdasarkan survei World Economci Forum pada tahun 2017, menurutnya ketenagakerjaan bukan persoalan utama yang halangi investasi asing. Dia menyebut justru tiga faktor yakni korupsi, birokrasi pemerintah tidak efisien, dan akses keuangan lah yang menjadi 3 persoalan utama penghalang investasi sedangkan ketenagakerjaan berada pada peringkat 13 dari 16 persoalan.

“Rumusan RUU Ciptaker tldak memillki relevansi yang signifikan terhadap permasalahan investasi di Indonesia,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini juga menyebut RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Dia menilai proses pembahasan hal-hal krusial ini kurang transparan dan akuntabel serta tidak banyak melibatkan elemen masyarakat.

“RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi Tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” imbuhnya.